WELCOME TO MY BLOG
Kamis, 27 Oktober 2011 1 komentar

ORGANISASI PUBLIK DAN BISNIS


Perbedaan antara privat dan publik adalah pada sasarannya. Sesuai denganiIstilah publik dan privat itu sendiri, yang berasal dari bahasa latin. Publik yang berarti “of people” (yang berkenaan dengan masyarakat), privat berarti “set apart” (yang terpisah). Jadi, organisasi publik adalah ditujukan pada masyarakat secara umum, sementara organisasi privat ditujukan pada hal-hal yang ‘teerpisah’ dari masyarakat secara umum.
 
Pengertian organisasi publik bermula dari konsep ‘barang publik’ (public goods) yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan oleh individu. Itu berarti adanya produk yang bersifat kolektif yang harus diupayakan secara kolektif pula sebagai alasan mengapa organisasi publik perlu diadakan. Fungsi organisasi publik itu sendiri adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkanmasyarakat secara umum.

Salah satu unsur mendasar untuk membedakan antara organisasi publik dan privat adalah “laba” atau “keuntungan”. Organisasi pemerintah tidak dijalankan dengan cara-cara bisnis, adapun alasannya antara lain;

1. Kebijakan-kebijakan pengelola atau pemimpin organisasi publik (pemerintahan) pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk dipilih kembali, sementara organisasi bisnis untuk memperoleh laba.
2. Organisasi publik memperoleh sebagian besar uangnya dari pembayar pajak sedangakan organisasi privat dari pelanggan.
3. Organisasi publik bersifat demokratis dan terbuka, sehingga biasanya lebih lamban dalam pengambilan keputusan, sementara organisasi bisnis berpedoman pada hukum pasar sehingga bisa mengambil dan atau mengubah keputusan dengan cepat sesuai keinginan konsumen.
4. Misi organisasi publik adalah “melakukan kebaikan”, bukan menghasilan uang, sehingga konsep “untung-rugi” dalam bisnis berubah menjadi pertimbangan moral pada organisasi publik.

Melalui ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi publik pada dasarnya bertujuan menghasilkan pelayanan terhadap masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Sementara organisasi bisnis ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa pada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar (ability to pay) barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar.

Pada kenyataannya, banyak organisasi yang merupakan campuran dari publik dan privat, Tomkins memebeakan tipe-tipe organisasi tersebut;

1. Swasta penuh (Fully Private)
2. Perusahaan swasta dengan sebagian saham milik pemerintah (joint private and public venture)
3. Kerjasama joint venture swasta dan pemerintah (joint priate and public venture)
4. Sarana publik yang dioperasikan swasta (public infrastructure operating privately)
5. Perusahaan swasta yang diatur pemerintah (private regulated)
6. Pekerjaan dengan sistem kontrak (contracted out)
7. Perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi (public without competition)
8. Sarana milik publik atau masyarakat (public infrastructure)
Dapat disimpulkan, organisasi publik dan privat dibedakan berdasarkan beberpa faktor; (1) Tujuan antara laba dan non laba, (2) produk yang dihasilkan, (3) cara pengambilan keputusan,
ukuran kinerja.

Perbedaan Lingkungan Organisasi Publik dan Bisnis
Perbedaan utama antara organisasi publik dan privat adalah lingkungan otorisasi. Untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau legalitas. Organisasi bisnis sebenarnya juga memiliki lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham, namun tidak sekompleks organisasi publik.

Ciri-ciri organisasi publik dan privat (bisnis)
Dari berbagai ciri-ciri yang ada, didapatkan perbedaan bahwa seorang pengelola organisasi publik selalu berhadapan dengan tantangan tugas dan kompleksitas yang lebih rumit daripada organisasi bisnis. Namun perbedaan tingkat kesulitannya tetap bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing organisasi itu sendiri.




analisis


The local government is a form of public organizations. Their task is to carry out the functions and affairs of local government as stipulated in the legislation on local government.

In general, local governments are expected to take the role to focus on the functions of basic needs and basic services to the community. A very important role to liberate the community of the vulnerability.

This function will only be effective if the organization they are working effectively. Therefore we need a design organization in accordance with the objectives and organizational strategy to meet the expectations of citizens (read: taxpayer).

With the basic theory of "structure follow strategy" I am putting together a guide to conduct an organizational analysis teridiri on 4 stages:
- Analysis of the orientation
- Analysis of strategies
- Analysis of the organization
- Analysis of human resource development
Jumat, 21 Oktober 2011 1 komentar

KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA

Keragaman budaya adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia . keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaanya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok sukubangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa yang ada di daerah tersebut.

Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal terbesar di pulau – pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.
Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok sukubangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan=pertemuan dengan budayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu. Bias di katakana bahwa Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragamanbudaya kelompok sukubangsa namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan.


Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keungulan di bandingkan dengan Negara lainya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Dan tak kalah pentingnya, secara social budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang di rangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan di jalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda,namun juga meiliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal portugis di banten pada abad pertengahan missal nya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang Gujarat dan pesisir jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singungan-singungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elasitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Disisi yang lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya local di tengah-tengah singgunagn antar peradaban itu.

Bukti sejarah

Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan ,saling mengisi, dan ataupun berjalan secara parallel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerjaan yang berdiri sejalan secara parallel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat terentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan parallel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang jauh hidup terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika” , dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamanya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kemlompok sukubangsa semata namun kepada konteks kebudayaan.

Didasari pula bahwa dengan jumlah kemlompok sukubangsa kurang lebih 700’an suku bangsa di seluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang sesunguh nya rapuh. Rapuh dalam artian dengan keragaman perbedaan yang di milikinya maka potensi konflik yang di punyai juga akan semakin tajam. Perbedaan=perbedaan yang ada dalam masyarakat akan terjadi pendorong untuk mempekuat isu konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan keragaman kebudayaan.
0 komentar

KOMUNIKASI KEORGANISASIAN



Howard Greenbaum mengemukakan prosedur audit komunikasi yang dapat diterapkan pada level sistem komunikasi secara keseluruhan / organizational system dan pada level kegiatan-kegiatan komunikasi khusus/individual communication activity.

Setiap audit komunikasi diawali dengan pemeriksaan atas organizational system yang diikuti kegiatan-kegiatan komunikasi khusus, yang dapat membedakan fokus lokasi bagi yang berminat di bidang komunikasi umum, iklim komunikasi organisasi dan proses-proses komunikasi organisasinya.

Struktur Keseluruhan Sistem Komunikasi

pengkajian secara makro dari sistem komunikasi bertolak dari tujuan organisasi dan rencana-rencana organisasi, agar dapat menentukan kebijakan-kebijakan komunikasi secara eksplisit maupun implisit.
Bila tujuan-tujuan organisasi dan kebijakan-kebijakan komunikasi telah diketahui selanjutnya diaplikasikan ke dalam action/pelaksanaan.
Langkahnya dengan menginventaris kegiatan-kegiatan komunikasi dan analisis yang meliputi klasifikasi berbagai kegiatan komunikasi menurut tingkatannya (individu, kelompok dan organisasi), menurut fungsi komunikasi (informatif, pengaturan, persuasif, integratif).
Data yang diperoleh ditambah materi-materi umum tentang pengaruh lingkungan atas perilaku kepemimpinan merupakan faktor-faktor situasional organisasi.
Informasi tentang Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan faktor-faktor situasional organisasi ditambah pengetahuan tentang berbagai rencana, polesi, tanggungjawab, metode pelaksanaan dan sikap-sikap, bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan saran perubahan dan program-program komunikasi yang men-support seluruh sistem komunikasi.

Struktur Kegiatan Komunikasi Khusus
Aspek mikro dari pengujian sistem komunikasi berkaitan dengan masing-masing kegiatan komunikasi.
Langkahnya : analisis tujuan komunikasi yang sudah dirumuskan menurut kinerja yang sesuai untuk mengembangkan petunjuk tentang prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan. (terlebih dulu membuat standar kinerja baik dalam bagian maupun keseluruhan).

Kriteria-kriteria yang harus dikembangkan ; pesan media- saluran- ketepatan waktu- kondisi-kondisi interaksi- arah- partisipasi- inisiatif- persiapan- feedback- kejelasan arti/clarity- pengulangan/redundancy- dan berbagai sub klasifikasi lain dalam perilaku komunikasi.
Bandingkan data yang terkumpul dari kinerja secara empiris dan standar kinerja yang telah dirumuskan, bila terjadi penimpangan, menjadi bahan studi lanjutan.
Pengkajian penyimpangan tersebut dapat dijadikan landasan untuk perubahan-perubahan dalam kebijakan dan kegiatan komunikasi khusus serta pelatihan dan tindakan pendukung mana yang dalam iklim komunikasi – arus informasi- teknologi informasi- pesan kekuasaan- proses interpersonal dan proses kelompok- kepemimpinan- konflik.

Joyce F Jones : Proses prosedur PR melalui 4 tahap
1. Finding Out What We Think Wawancara dengan manajemen puncak dan menengah lalu gunakan analisis SWOT untuk menelaah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di lembaga, serta publik yang relevan dan masalah-masalah terkait untuk dikembangkan secara efektif dan cepat.
2. Finding Out What They Think
Audit untuk mengkaji kedekatan pandangan antara lembaga dan publik adakah kesamaan atau tidak dan favourable atau unfavourable.
3. Evaluating The Disfarity Merupakan tolak ukur PR yang menggambarkan asset, kemampuan, kekuatan, kelemahan yang dirancang berdasarkan analisis perbedaan melalui langkah I dan II.
4. Recomending Membuat perencanaan audit, program dan tujuan kerja PR secara jelas, lengkap dan komprehensif yang direkomendasikan ke pimpinan agar diperoleh titik temu dengan tujuan lembaga untuk mengantisipasi perbedaan yang mungkin timbul dikemudian hari.
MODEL AUDIT KOMUNIKASI MODEL STRUKTUR KONSEPTUAL
Menurut Howard Green Baum Komunikasi keorganisasian sebagai sebuah sistem memiliki maksud atau tujuan akhir (purpose), tata kerja atau prosedur pelaksanaan (operational prosedures) dan struktur (structures) Sistem komunikasi keorganisasian memadukan sekelompok sub sistem, yakni jaringan-jaringan komunikasi fungsional, yang masing-masing terkait pada tujuan organisasi.

Dalam teori komunikasi organisasi dikenal empat subsistem komunikasi pokok :

1. Jaringan komunikasi regulasi (regulative)
2. inovasi (innovative)
3. integrasi (integrative)
4. informasi (informative) atau instruksi (instructive)

Dilihat dari kepentingan organisasi, jaringan komunikasi tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, yang menurut James Price (1968) dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yakni:
1. Keseragaman (conformity)
2. Penyesuaian (adaptiveness)
3. Semangat kerja (morale)
4. Pelembagaan (institutionalization)
MODEL EVALUASI KOMUNIKASI
Model Komunikasi Keorganisasian (Organizational Communication Evaluation; disingkat OCE) merupakan pemeriksaan dan penilaian atas praktek dan kegiatan-kegiatan komunikasi pada situasi tertentu.
Sebagai perspektif fungsional, OCE membangun data tentang variabel penting yang terkait dengan kerja sistem komunikasi, seperti fungsi-fungsi komunikasi, jaringan komunikasi, sistem-sistem komunikasi formal dan informal, proses-proses komunikasi dalam konteks berpasangan (dyadic), kelompok (group) dan publik (public). Manfaat dari OCE tidak dapat dilihat secara langsung dan gamblang, karena sering disertai munculnya masalah-masalah etika yang membutuhkan pertimbangan bijaksana.
MODEL PROFIL KOMUNIKASI KEORGANISASIAN 
Profil Komunikasi Keorganisasian (Organizational Communication Profile) disingkat OCP pada dasarnya merupakan model analisis fungsional sistem organisasi.”Analisis fungsional secara sederhana dapat diuraikan sebagai ”penggunaan pengetahuan dari ilmu sosial untuk memeriksa keadaan masa kini (dalam) suatu organisasi yang dimaksudkan untuk menemukan jalan-jalan yang dapat digunakan untuk memperbaikinya”. 
Proses dalam organisasi, menurut pengamatan Edgar Schein (1969) meliputi 6 unsur kritis yang selalu membutuhkan pemeriksaan, yaitu:
1. Komunikasi
2. Peran dan fungsi masing-masing anggota dalam berbagai kelompok (member roles dan functions in groups)
3. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan kelompok (group problem solving dan decision making)
4. Norma-norma kelompok dan pertumbuhan kelompok (group norms and decision making)
5. Kepemimpinan dan kewenangan (leadership and authority)
6. Kerjasama maupun persaingan antar kelompok.

Pemeriksanaan atas proses organisasi mempunyai dasar etiologis , yakni menentukan sumber penyebab dari peristiwa. Misalnya mencari situasi tertentu mana suatu jens ganjaran dapat meningkatkan komitmen karyawan.
Pembuat analisis fungsional mencoba mencari faktor-faktor penyebab atau pengaruh yang menimbulkan persoalan-persoalan yang timbul dengan harapan ia dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
Model analisis fungsional ini memandang komunikasi keorganisasian sebagai faktor penyebab efektif dan tidak efektifnya kerja fungsional organisasi atau sebagai simtom atau gejala tidak sehatnya organisasi. Secara positif dapat dikatakan bahwa proses komunikasi atau kemantapan proses komunikasi dapat menimbulkan hubungan kerja yang efektif dan produktivitas yang tinggi. Atau secara negatif pemeriksaan proses komunikasi dapat menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa kritis-berbagai simptom-dalam organisasi, seperti ketidakpuasan karyawan, anjloknya produktivitas, keresahan karyawan, meningkatnya jumlah karyawan yang keluar dan mengendornya kerjasama kelompok.
 
;